penghapusan kanal radikal terorisme telegram

 

Tanggal 14 Juli 2017 yang lalu, Pemerintah melalui Kementrian Kominfo menyampaikan telah memblokir 11 domain dari layanan OTT Telegram di Indonesia. Pengumuman ini membuat kehebohan, cibiran dan kecaman karena layanan ini cukup populer digunakan di Indonesia. Banyak pula yang meragukan efektifitasnya kalau tujuan pemerintah mau menangkal penyebaran konten propaganda radikalisme dan terorisme yang berseliweran di platform asal Rusia tersebut.

(Baca juga: Tata Kelola Internet Dunia, Studi Kasus Telegram)

Namun kita menyaksikan Telegram akhirnya memberikan respon positif terhadap tindakan pemerintah Indonesia tersebut. Sehingga akhirnya terjadi kesepakatan pada 1 Agustus yang lalu untuk membuka kembali blokir terhadap domain-domain layanan Telegram.

Bagaimana kelanjutannya?

Terhitung sejak 1 Agustus 2017, Telegram menghapus rata-rata 10 kanal yang mengandung konten negatif setiap harinya di Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan mekanisme self-censoring.

Sehingga layanan pesan singkat Telegram ini telah menghapus 166 kanal radikal dan teroris di Tanah Air. Hal ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Menkominfo Rudiantara mengatakan bahwa hal ini membuktikan itikad baik Telegram untuk beroperasi di Indonesia.

“Progresnya sangat bagus. Saya harap pola kerja sama antara Kominfo dengan Telegram juga bisa dilakukan dengan platform-platform lain,” kata Rudiantara, Kamis (10/8/2017), di Medan Merdeka, Jakarta.

“Mayoritas permintaan kami telah dipenuhi, sementara sebagian lainnya masih terus diproses,” kata Koordinator tim Trust Positif Kominfo, Taruli, pada kesempatan yang sama.

Beberapa di antaranya, Telegram menempatkan person in charge yang mengerti budaya dan bahasa Indonesia. Tujuannya agar komunikasi dengan pemerintah lebih efektif dan efisien.

Selain itu, Telegram juga berjanji membuat script dalam bentuk software yang bisa melakukan penyaringan otomatis di Telegram.

“Misalnya kata ‘ISIS’ dimasukkan, maka software akan mencari konten terkait itu yang negatif agar lebih cepat di-take down,” Truli melanjutkan.

Kominfo dan Telegram juga bersama-sama membuat SOP terkait pemberantasan konten negatif. SOP itu, kata Rudiantara, meliputi hal-hal detail semacam siapa orang yang harus dihubungi untuk mengadukan konten negatif, bagaimana caranya, seperti apa komunikasinya, dan bagaimana penanggulangannya. [af/mti/picture:@rudiantara_id]