Blokir telegram di indonesia

Manajemen-ti.com — Saya yakin Anda masih ingat kehebohan yang terjadi beberapa waktu yang lalu ketika Pemerintah melalui Kemenkominfo mengumumkan diblokirnya layanan chat Telegram yang populer di Indonesia. Publik terkejut apa pasal kok tiba-tiba pemerintah memblokir sebagian domain layanan Telegram ini. Sampai akhirnya muncul penjelasan resmi dari pemerintah mengenai alasan pemblokiran tersebut, yaitu karena banyaknya kanal yang terdapat pada layanan Telegram ini yang bermuatan propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara merakit bom, cara melakukan penyerangan, disturbing images, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Setelah pengumuman tersebut, netizen berlomba mengungkapkan keheranan dan kecamannya atas langkah pemblokiran tersebut. Bahkan bos penyedia layanan OTT asal Rusia tersebut, Pavel Durov, juga ikut mengungkapkan keterkejutannya karena selama ini katanya belum pernah menerima permintaan atau komplain dari pemerintah Indonesia.Pavel durov tweet telegram blokir indonesia

Pemerintah pun menanggapi bahwa pihaknya telah menyampaikan pesan dan komplain tersebut sejak 2016 melalui layanan web resmi Telegram. Pemerintah sudah minta kanal-kanal yang menyerbarkan ajaran terorisme dan radikalisme agar diblokir. Namun hingga akhirnya keputusan pemblokiran tersebut diambil, tidak ada respon apapun. Hal ini akhirnya diakui oleh Durov bahwa terlah terjadi miskomunikasi dengan para stafnya yang menyebabkan permintaan pemerintah Indonesia itu tidak kunjung direspon. Untuk itu, Durov menyampaikan permohonan maafnya dan siap untuk melakukan 3 langkah agar pemblokiran tersebut bisa dicabut. Ketiga langkah tersebut adalah memblokir kanal-kanal berbau terorisme dan radikalisme, memberi kemkominfo jalur khusus komunikasi personal dengan sang CEO, dan membentuk tim moderator khusus yang paham bahasa dan budaya Indonesia.

Perkembangan ini dapat diartikan bahwa langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini cukup efektif, walaupun awalnya dicibir oleh berbagai kalangan.

(Baca juga: Cina galang dukungan untuk framework Kedaulatan Cyber)

Analisis IDC terkait Blokir Telegram

IDC (International Data Corporation) dalam sebuah rilisnya pada tanggal 18 Juli 2017[i] menyatakan bahwa langkah pemblokiran pemerintah ini tidak akan efektif menyelesaikan masalah. Hal ini karena Indonesia memang belum memiliki regulasi yang jelas menyangkut layanan OTT seperti ini. Analisis IDC ini lalu menyatakan bahwa langkah pemerintah ini jelas merupakan langkah mundur dengan memblokir sebuah layanan OTT sementara di sisi lain regulasinya masih tidak jelas.

Analisis IDC tersebut juga mencermati lemahnya komunikasi antara Telegram dan pemerintah Indonesia. Seharusnya –walaupun tidak ada kewajiban untuk itu—Telegram membuka perwakilan di Indonesia atau mungkin mengajak perusahaan lokal untuk bermitra. Seperti yang dilakukan oleh Netflix dan Spotify yang bekerja sama dengan Telkom dan Indosat Oreedoo dalam mengelola layanannya di Indonesia.

Oleh karena itu IDC merekomendasikan agar pemerintah memperjelas regulasi terkait layanan OTT di Indonesia. Sementara di sisi lain Telegram agar dapat membangun jalur komunikasi yang lebih baik dengan pemerintah Indonesia, misalnya dengan membentuk perwakilan di Indonesia atau bekerja sama dengan mitra lokal seperti yang dilakukan oleh Netflix atau Spotify.

Selain itu, pemerintah Indonesia agar mempertimbangkan untuk membentuk sebuah lembaga independen yang memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan dan pengawasan adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia[ii]. Sebagaimana dapat dilihat contohnya di Singapura yang memiliki GovTech yang membangun platform dan solusi utama untuk mendukung pengembangan TIK di Singapura. Lebih jauh, lembaga independen tersebut harus dapat memicu dan mendukung pertumbuhan adopsi TIK di Indonesia. Demikian pungkas analisis IDC tersebut.

(Baca juga: Cybersecurity, Amerika Serikat dan Indonesia)

Praktik Pemantauan dan Sensor di Internet

Sebenarnya praktik pemantauan dan sensor di Internet itu adalah praktik yang wajar dan umum dilakukan oleh hampir seluruh negara dalam batas-batas yang berbeda-beda. Freedom house telah merilis bagaimana kebebasan dalam ber-Internet ini diterapkan pada negara-negara di berbagai belahan dunia. Pada 2009, mereka mensurvey 15 negara, tahun 2011 mereka survey 37 negara, tahun 2012 mensurvey 47 negara, tahun 2013 mensurvey 60 negara, tahun 2014 dan 2015 masing-masing mensurvey 65 negara.

Kebebasan Internet yang disurvey tersebut menggunakan 3 parameter utama sebagai berikut:

  • Hambatan untuk Akses: penduduk sulit akses ke Internet yang bisa disebabkan oleh karena keterbatasan infrastruktur dan ekonomi, atau karena pemerintahnya memblokir aplikasi atau teknologi tertentu, atau karena pengendalian aspek legal, hak cipta, dll.
  • Pembatasan konten: bentuknya dapat berupa pemblokiran website, bentuk-bentuk penyensoran konten tertentu, penggunaan media untuk aktifitas politik, dll.
  • Penyalahgunaan hak pengguna: pemantauan dan pembatasan privasi, penindakan yang disebabkan oleh aktifitas yang dilakukan secara online, misalnya tindakan hukum, kekerasan fisik, dll akibat sesuatu yang dilakukan secara online.

Dari penelitian yang mereka lakukan tersebut, pada tahun 2015 hanya 18% negara yang masuk dalam kategori “bebas”. Indonesia termasuk didalam kategori negara-negara yang “semi bebas” (partly free) dalam ber-Internet. Adapun negara yang tergolong “tidak bebas” dalam ber-Internet diantaranya adalah Bahrain, Cina, Ethiopia, Iran, Korea Utara, Saudi Arabia, Syiria, UEA, Uzbekistan, Vietnam, Myanmar, Gambia, Thailand, dll.

Masing-masing negara memiliki titik berat dan fokus yang berbeda. Mengenai titik berat ini, Inisiatif OpenNet mengklasifikasikan motif pemantauan dan sensor Internet yang dilakukan oleh negara-negara tersebut dalam 4 kelompok, yaitu: politik, sosial, konflik/keamanan, dan Internet tool.

Amerika Serikat yang distempel sebagai negara “bebas” Internet melindungi sebagian besar ekspresi yang disampaikan secara online. Dasarnya adalah Amandemen Pertama konstitusi Amerika. Namun demikian hukum tetap berlaku terhadap misalnya pelaku fitnah, pelanggaran hak intelektual, pornografi anak.

Namun demikian pada 2014, Reporters Without Borders’s (RWB’s) memasukkan Amerika Serika ke dalam kelompok “Musuh Internet”. Sebuah kategori negara yang paling tinggi dalam menerapkan pemantauan dan sensor Internet. RWB menyatakan bahwa Amerika Serikat telah merusak kepercayaan dalam Internet dan standard keamanan yang mereka buat sendiri. Praktik-praktik pemantauan dan dekripsi yang mereka lakukan benar-benar merupakan ancaman bagi para penghuni Internet, utamanya yang mempertukarkan informasi-informasi yang sensitif.

(Baca juga: NSA Gate dan Ancaman Insider)

Alhasil praktik pemantauan dan sensor Internet ini begitu beragam dan berlaku pada hampir seluruh negara pengguna Internet. Bahkan negara yang menciptakan Internet pun dicap sebagai “Musuh Internet” oleh RWB. Latar belakang dan alasannya pun bermacam-macam.

Indonesia sendiri bukan baru kali ini melakukan pemblokiran. Misalnya pada April 2008, Indonesia memerintahkan ISP untuk memblokir Youtube setelah Google tidak merespon tuntutan pemerintah untuk menghaspus film “Fitna” produksi sutradara Belanda yang melecehkan figur suci Nab Muhammad SAW. Pada bulan Mei 2010, pemerintah menyampaikan tuntutan kepada Facebook agar menutup akun yang mempublikasikan sayembara untuk melukis Nabi Muhammad SAW, meminta seluruh ISP untuk membatasi akses ke link akun tersebut, menghimbau asosiasi warnet untuk membatasi akses ke group terkait. Hanya saja karena ketidak-setujuan netizen, maka ISP mengabaikan permintaan pemerintah tersebut, dan akun tersebut tetap dapat diakses.

Kemudian pasca diundangkannya UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada 2008 maka otoritas pemerintah dan hukum terhadap penghuni Internet otomatis menjadi  lebih tinggi lagi. Para penghuni Internet harus ekstra hati-hati dalam menulis, menyebar, melakukan sesuatu di Internet karena kalau salah dia bisa terjerat hukum positif.

Pada 2012, Moratel menggunakan kebijakan sensor Internet untuk memblokir para pengguna untuk mengakses situs-situs terkait Google.  Pada 2013 dan 2014, sekitar 10 situs termasuk Vimeo, Reddit, Imgur, dan lainnya dilakukan penyensoran karena pemerintah menganggap mereka menyimpan konten-konten yang mengandung unsur nudis.

Jadi ketika pemerintah kemarin memblokir Telegram, sebenarnya bukanlah hal yang baru dan aneh. Apalagi di tengah upaya pemerintah yang tengah disibukkan oleh rongrongan terorisme yang bukan hanya menjadi musuh semua negara dan semua agama, tapi juga musuh bagi kemanusiaan.

(Baca juga: Menyoal Keseimbangan Tata Kelola Internet Dunia)

Regulasi OTT

Hanya saja memang aturan main memang perlu diperjelas. Dalam hal ini regulasi terkait OTT yang jelas dan berkeadilan perlu ditetapkan. Indonesia disebut sebagai surga bagi OTT, yang sekaligus bak buah simalakama bagi industri telekomunikasi. Tapi soal berbagi bisnis bukan tempatnya di tulisan ini untuk membahasnya.

Pengaturan OTT yang saya maksudkan adalah bagaimana pemerintah dapat memaksa penyedia OTT untuk ikut bertanggung-jawab dengan untuk apa layanannya digunakan.

Jerman ancam denda Facebook dan TwitterSekedar contoh misalnya adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah Jerman yang mengancam akan menjatuhkan sangsi denda sampai dengan $53 juta jika penyedia layanan media sosial seperti Facebook dan Twitter tidak serius dalam mengendalikan konten-konten yang melanggar hukum seperti ujaran kebencian, propaganda terorisme, dan berita-berita palsu (hoax). Regulasi yang diusulkan pemerintah Jerman tersebut dikeluarkan setelah kajian yang menunjukkan kegagalan raksasa media sosial tersebut untuk menghapus 70 persen konten ujaran kebencian dalam waktu 24 jam setelah informasi/komplain disampaikan.

Sebenarnya Facebook dan Twitter sudah banyak sekali menghapus konten-konten berbahaya seperti disebut diatas. Itu juga diantara yang membuat kelompok teroris seperti ISIS, misalnya, akhirnya banyak yang memutuskan untuk hijrah ke Telegram. Walaupun Telegram katanya sudah sering juga menghapus konten-konten tersebut, tapi mereka dinilai oleh Pemerintah Indonesia belum responsif untuk ikut mengendalikan para propagandis teroris yang menggunakan platform layanannya.

Pavel Durov ceo telegram
CEO Telegram, Pavel Durov, diperebutkan untuk selfie dengan para penggemarnya (Foto: detikcom)

Dan akhirnya kemarin (1 Agustus 2017), nampaknya telah terjadi kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pihak Telegram yang diwakili oleh CEO nya, Pavel Durov. Dengan komitmen Telegram untuk memperbaiki kesalahannya terutama dalam komunikasi dan pengendalian konten-konten berbahaya, maka pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah untuk normalisasi atau unblock di minggu ini. Maka Sang CEO pun lega. Para penggemarnya di negeri ini pun bisa bernafas lega. Saatnya ber-selfie ria. Horee! [manajemen-ti/picture: globalnews/nasionalisme]

 

Oleh: Umar Alhabsyi, MT, CISA, CRISC.

[i] Entah kenapa, rilis tersebut sudah tidak dapat diakses lagi di url asalnya. Sebelumnya ada di sini: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP42891917. Untung masih ada arsipnya disini: http://www.pressreleasepoint.com/idc-analyze-blocking-telegram-did-not-solve-problem

[ii] Sebenarnya Indonesia pernah punya Dewan TIK Nasional (DeTIKNas) yang sudah lama dibentuk, tapi belum jelas apa dan bagaimana kontribusinya. Organisasinya sudah beberapa kali diubah melalui Kepres, sejak Kepres no.20/2006 hingga Kepres No.1/2014 pada zaman pemerintahan Presiden SPY.