peta jalan e-Commerce Indonesia

Manajemen-ti.com — Sebuah Peraturan Presiden (Perpres) yang penting bagi masa depan e-Commerce di Indonesia telah ditetapkan pada 21 Juli 2017 yang lalu di Jakarta. Perpres Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Peta Jalan e-Commerce) 2017-2019 itu telah resmi diundangkan pada 3 Agustus 2017 yang lalu. Sehingga Perpres tersebut pun telah sah berlaku di Indonesia.

Perpres baru ini sebenarnya merupakan tindak lanjut dari Paket Kebijakan Ekonomi XIV yang diluncurkan pada 10 November 2016 yang lalu. Pemerintah memiliki visi untuk menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Indonesia adalah salah satu pengguna internet terbesar di dunia, mencapai tidak kurang dari 93,4 juta orang dan pengguna telepon pintar (smartphone) mencapai lebih dari 71 juta orang.

Dengan potensi yang begitu besar, maka pemerintah menargetkan bisa tercipta 1.000 technopreneurs dengan valuasi bisnis sebesar USD 10 miliar dengan nilai e-commerce mencapai USD 130 miliar pada tahun 2020. Untuk mencapai target tersebut, maka pemerintah perlu menetapkan peta jalan (roadmap) yang jelas dan terukur yang dapat menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan. Hal ini penting mengingat tren bergesernya pasar perdagangan retail konvensional ke online yang cukup signifikan.

Peta jalan e-Commerce ini mencakup 8 aspek berikut:

  1. Pendanaan
  2. Perpajakan
  3. Perlindungan konsumen
  4. Pendidikan dan Sumber Daya Manusia
  5. Infrastruktur Komunikasi
  6. Logistik
  7. Keamanan siber (cyber security)
  8. Pembentukan manajemen pelaksana peja jalan e-Commerce 2017-2019

Pada artikel ini, MTI akan coba membedah secara ringkas kedelapan aspek dari peta jalan diatas satu per satu.

Aspek #1 Pendanaan

Aspek pertama ini sangat penting, karena untuk mendorong sebuah bisnis maka pendanaan adalah aspek penting yang perlu disediakan. Terdapat beberapa skema pembiayaan yang direncanakan dalam roadmap ini.

Skema pertama adalah berupa pinjaman. Dalam hal pinjaman ini, pemerintah akan memudahkan akses ke Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan penilaian risiko kredit yang disesuaikan dengan model bisnis e-Commerce. Sehingga dari inisiatif ini akan dihasilkan sebuah panduan penyaluran KUR yang mencakup penilaian kredit, dokumen persyaratan, penilaian kelayakan usaha, dll yang disesuaikan dengan model bisnis e-Commerce.

Dalam skema ini juga pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri Perekonomian yang mengatur mengenai tenant pengembang platform e-Commerce menjadi penerima dana KUR yang akan disalurkan melalui Bank/Institusi Keuangan Non-Bank. Sehingga dengan ini diharapkan akan mendorong tumbuhnya “Bukalapak-Bukalapak” atau “Tokopedia-tokopedia” baru di Indonesia. Mungkinkah platform baru tersebut akan dapat bersaing dengan para raksasa yang saat ini sudah merajai dan terus semakin besar?

Kemudian skema pembiayaan yang kedua adalah skema hibah. Bantuan pendanaan dengan skema hibah ini ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas inkubator bisnis agar mampu memberikan pendampingan yang optimal kepada pelaku usaha pemula (startup) yang inovatif termasuk di sektor e-Commerce.

Lalu darimana sumbernya dana hibah tersebut? Selanjutnya dalam roadmap ini akan disusun skema penyediaannya melalui relokasi beberapa dana CSR dari perusahaan BUMN dan perusahaan-perusahaan besar lainnya untuk mendukung bisnis e-Commerce ini.

Selain itu dana bantuan hibah tersebut juga diarahkan untuk mendukung ekosistem ekonomi digital. Bentuk nyatanya nanti akan dikeluarkan Peraturan Mentri Kominfo yang mengatur bahwa dana Universal Service Obligation (USO) dapat dimanfaatkan tidak hanya terbatas untuk sektor telekomunikasi saja, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekosistem ekonomi digital, terutama di daerah-daerah tertinggal, terpencil dan terluar sesuai kebutuhan. Ini penting untuk pemerataan ekonomi. Karena kalau bisnis konvensional membutuhkan infrastruktur fisik, maka bisnis online juga membutuhakn infrastruktur Internet yang mendukungnya.

Demi untuk penyaluran dana hibah USO/Subsidi ini kepada UMKM digital dan startup pengembang platform e-Commerce ini pemerintah akan membentuk Badan Layanan Umum (BLU) khusus. Tidak jelas disini maksudnya BLU yang baru dibentuk atau menggunakan BLU yang sudah ada saat ini. BLU ini yang nantinya bertanggung-jawab memastikan bahwa penyaluran dana hibah tersebut benar-benar tepat sasaran, efektif serta diprioritaskan untuk daerah-daerah tertinggal, terpencil dan terluar.

Adapun skema pembiayaan yang ketiga adalah pembiayaan melalui penyertaan modal. Inisiatif yang akan dilakukan adalah melakukan business matching antara perusahaan pemodal dengan perusahaan penyedia e-Commerce yang potensial.

Selain itu melalui skema ini juga, pemerintah akan mendorong pendekatan “Bapak Angkat” oleh pelaku industri yang tidak bergerak di Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan dukungan teknologi kepada para start-up bisnis e-Commerce.

Kemudian skema pembiayaan yang keempat adalah melalui urun-dana (crowd-funding). Kegiatan yang akan dilakukan adalah mengembangkan skema urun dana sebagai alternatif pendanaan termasuk kerangka manajemen risiko yang terkait dengan penggunaan skema ini.

Program terakhir dari aspek pendanaan ini adalah pembukaan berjenjang Daftar Negatif Investasi (DNI). Kegiatan ini akan menghasilkan 2 klasifikasi baku bagi pelaku bisnis e-Commerce di Indonesia, yaitu:

  • Penyedia platform berbasis elektronik (termasuk aplikasi dan OTT), dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 100 milyar. Pada area ini, kepemilikan asing dibatasi maksimum 49%.
  • Penyedia platform berbasis elektronik (termasuk aplikasi dan OTT), dengan nilai investasi di atas Rp. 100 milyar. Pada area ini, kepemilikan asing bisa sampai dengan 100%.

(Baca juga: Tata Kelola Internet Dunia, Studi Kasus Telegram)

Jadi berdasarkan klasifikasi ini, maka pelaku usaha e-Commerce yang menengah kebawah diproteksi agar kepemilikan asingnya tidak menjadi dominan. Lain halnya dengan pelaku usaha e-Commerce yang besar (diatas Rp 100 milyar), maka terbuka untuk pihak asing untuk bahkan memiliki kepemilikan penuh terhadap usaha tersebut.

Bagaimana menurut Anda, apakah kebijakan ini sudah baik? Yang jelas memang di zaman globalisasi dengan peraturan-peraturan seperti WTO dan sejenisnya, memang tidak mudah untuk membatasi masuknya asing ke dalam bisnis dalam negeri. Mungkin yang dimaksud oleh kebijakan ini adalah agar asing tidak mengganggu pesaing lokal yang dananya terbatas. Akan lebih baik lagi misalnya apabila peran BUMN bisa lebih besar lagi dalam hal ini.

Aspek #2 Perpajakan

Aspek kedua yang direncanakan dalam peta jalan e-Commerce ini adalah terkait dengan perpajakan. Program pertama yang direncanakan adalah penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudahan ini akan dilaksanakan dalam bentuk penerapan aturan perpajakan bagi pelaku usaha e-Commerce yang omzet nya dibawah Rp. 4,8 Milyar per tahun. Selain itu pemerintah juga akan menerapkan sistem insentif bagi perusahaan modal ventura yang menanamkan modal kepada perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu. Selain itu juga akan dilakukan kajian untuk pemberian insentif bagi sumber pendanaan lain yang mendanai usaha pemula (start-up) pada tahap awal.

Program berikutnya dari aspek perpajakan ini adalah penyusunan regulasi yang mewajibkan para pelaku usaha e-Commerce untuk mendaftarkan diri, termasuk pelaku usaha asing. Disini akan dikeluarkan peraturan menteri perdagangan tentang ketentuan dan tata cara pendaftaran dan penerbitan Nomor Identitas Pelaku Usaha Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (TPMSE).

Berikutnya pada Februari 2018 akan dilakukan persamaan perlakuan perpajakan. Disini akan disusun regulasi baik berupa peraturan menteri atau kepala lembaga sektor terkait yang mendukung pengenaan pajak atas pelaku usaha e-Commerce asing dan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. —Bersambung. [af/manajemen-ti/picture:idEA]