peta jalan e-Commerce Indonesia

Pada tulisan sebelumnya, kita telah bahas dua aspek pertama dari Perpres Peta Jalan e-Commerce dari delapan aspek program yang direncanakan pemerintah dalam kurun waktu 2017-2019. Mari kita lanjutkan untuk membahas aspek-aspek berikutnya dari Perpres tersebut.

Aspek #3 Perlindungan Konsumen

Program-program yang direncanakan pada aspek ini ditujukan untuk membuat bagaimana konsumen yang melakukan transaksinya secara online pada e-Commerce dapat sejauh mungkin terlindungi. Oleh karena itu hal pertama yang akan dilakukan adalah menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Peraturan Pemerintah ini direncanakan akan diselesaikan pada Oktober 2017 ini dengan penanggung-jawab Mentri Perdagangan.

Kemudian hal penting berikutnya adalah bagaimana membangun kepercayaan konsumen, yaitu melalui harmonisasi regulasi yang berlaku secara selaras dan konsisten. Sehingga pemerintah menargetkan pada November 2017 ini akan sudah terdapat kerangka hukum yang komprehensif yang akan mengakomodir klasifikasi pelaku usaha e-Commerce, sertifikasi elektronik, proses akreditasi, kebijakan mekanisme pembayaran, perlindungan konsumen dan pelaku industri khusus untuk transaksi e-Commerce, skema penyelesaian sengketa dalam transaksi online, internalisasi perlindungan konsumen khusus e-Commerce dalam strategi nasional perlindungan konsumen, serta sistem aplikasi informasi pelaku usaha perdagangan berbasis elektronik (e-Commerce).

Program penting berikutnya yang direncanakan adalah terkait dengan pengembangan gerbang pembayaran nasional (national payment gateway). Pengembangan National Payment Gateway ini akan dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan kualitas layanan pembayaran dalam transaksi-transaksi e-Commerce. Hal ini akan dimulai dengan implementasi sistem pembayaran untuk perdagangan dan pembelanjaan barang/jasa pemerintah melalui e-Commerce. Sistem ini ditargetkan selesai pada Oktober 2017 dengan penanggung-jawabnya adalah Menteri Keuangan.

Sementara itu Gubernur Bank Indonesia bertanggung-jawab untuk merumuskan ketentuan pengaturan sarana pemroses transaksi pembayarannya. Disamping itu Gubernur BI juga bertanggung-jawab melakukan desain konseptual pengembangan National Payment Gateway termasuk untuk mendukung layanan e-Commerce ini. Desain konseptual ini diharapkan akan diselesaikan pada November 2017. Sementara itu sambil menyiapkan segala sesuatunya, implementasi National Payment Gateway ini diharapkan akan selesai pada April 2019 dibawah koordinasi Gubernur Bank Indonesia.

Aspek #4 Pendidikan dan Sumber Daya Manusia

Hal yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan pendidikan bagi konsumen, UKM, dan keseuruhan ekosistem perdagangan berbasis elektronik (e-Commerce). Pendidikan dan kampanye kesadaran ini merupakan program yang berkelanjutan dan akan terus menerus dilakukan baik secara online maupun offline selama periode 2017-2019 di bawah koordinasi Menteri Komunikasi dan Informatika.

Pendidikan yang penting pertama dilakukan adalah pembekalan kepada para pembuat kebijakan dengan pemahaman terkait perdagangan berbasis elektronik. Materi ini mesti diintegrasikan dengan materi peningkatan kapasitas lainnya untuk para pembuat kebijakan.

Program berikutnya adalah penyusunan program inkubasi untuk pelaku usaha pemula (start-up). Diharapkan para pelaku usaha (BUMN atau swasta) dapat mendukung dan mengelola “program inkubator nasional” yang akan membantu para start-up dengan memberi pelatihan manajemen dan ruang kerja.

Program penting lainnya adalah melalui program pendidikan formal. Direncanakan akan ada penyesuaian kurikulum yang mencakup subyek terkait dengan perdagangan berbasis elektronik di berbagai tingkat satuan pendidikan. Direncanakan pula akan diterapkan skema insentif untuk organisasi atau satuan pendidikan yang fokus pada pelatihan atau pendidikan terkait perdagangan berbasis elektronik.

Program berikutnya yang direncanakan adalah pengembangan fasilitator edukasi perdagangan berbasis elektronik (e-Commerce). Dalam hal ini diharapkan akan dihasilkan banyak fasilitator-fasilitator yang dapat memberikan edukasi terkait dengan ekosistem perdagangan berbasis elektronik (e-Commerce).

Aspek #5 Infrastruktur Komunikasi

Hal mendasar yang dibutuhkan untuk terciptanya ekosistem perdagangan berbasis elektronik tentunya adalah ketersediaan infrastruktur komunikasi yang memadai. Oleh karena itu program yang pertama dilakukan pada aspek ini adalah peningkatan infrastruktur komunikasi nasional sebagai tulang punggung pertumbuhan industri sistem perdagangan berbasis elektronik.

Hal pertama yang akan dilakukan adalah melakukan analisis teknis dan studi pasar infrastruktur sistem e-Commerce dan hasil evaluasi dampaknya. Diharapkan hasil kajian ini akan diselesaikan pada Oktober 2017 di bawah koordinasi Menteri Komunikasi dan Informatika.

Kemudian hal lain yang akan dilakukan adalah penyediaan domain gratis dan kecepatan akses internet yang mendukung pertumbuhan industri sistem e-Commerce. Penyediaan infrastruktur peta lebar (broadband) yang merata di seluruh Indonesia juga merupakan target penting yang diharapkan dapat terus dilakukan hingga Juli 2019 di bawah koordinasi Menteri Komunikasi dan Informatika.

Aspek #6 Logistik

Sistem logistik nasional
Peran Sislognas dalam Perekonomian Nasional (Perpres No. 26 Tahun 2012)

Komponen pendukung penting dalam ekosistem perdagangan berbasis elektronik ini adalah sistem logistik. Oleh karena itu dalam roadmap e-Commerce ini direncanakan untuk mulai melaksanakan cetak biru Sistem Logistik Nasional (SisLogNas). Untuk memperkuat pelaksanaan Sislognas ini diperlukan standardisasi sistem pertukaran data elektronik untuk pelaku usaha e-Commerce dan logistik, sehingga keduanya dapat berkomunikasi dengan baik.

Program berikutnya adalah penerapan mekanisme alih daya (outsourcing) logistik kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta terciptanya fasilitas logistik e-Commerce yang dikembangkan oleh para penyedia jasa logistik.

Program penting berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas penyedia jasa logistik lokal/nasional untuk memenuhi kebutuhan pengiriman di seluruh Indonesia. Program ini dilakukan dengan memberikan pembinaan dan pemberian akses pemodalan (KUR untuk UMKM) kepada penyedia jasa logistik lokal/nasional sehingga dapat memiliki daya saing dalam sistem perdagangan berbasis elektronik.

Tak kalah pentingnya bahwa Indonesia memiliki PT POS Indonesia, BUMN yang sudah “terlanjur” besar sejak lama. BUMN yang pernah menjadi andalan ini perlu direvitalisasi dan dimodernisasi sehingga dapat meningkatkan daya saingnya secara nasional sebagai penyedia jasa pos dan logistik nasional.

Kemudian dalam aspek logistik ini, roadmap ini juga merencanakan program pengembangan sistem logistik dari desa ke kota. Hal ini dilakukan rencananya dengan melakukan beberapa inisiatif berikut:

  • Mengembangkan aplikasi e-Commerce yang dapat menghubungkan petani/nelayan/pelaku usaha di desa dengan para pengumpul dan/atau konsumen.
  • Edukasi para pelaku usaha dan pedagang lokal terhadap sistem e-Commerce
  • Pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi berbasis sistem informasi
  • Akses permodalan (KUR)
  • Jasa logistik lokal/cabang jasa logistik nasional
  • Jaringan keuangan (Bank/IKNB)
  • Infrastruktur TIK pedesaan
  • Infrastruktur transportasi pedesaan
  • Proyek percontohan di beberapa kota untuk program logistik desa ke kota (sentra bawang, cabe, dan sayuran)

Aspek #7 Keamanan Siber

Sebagai konsekuensi semakin banyak dan besarnya volume transaksi perdagangan berbasis elektronik, maka faktor keamanan menjasi sangat penting untuk dilakukan. Tanpa memperhatikan secara serius aspek keamanan ini, maka sistem ini akan dapat hancur dan membuat kekacauan yang tidak kita harapkan.

Pada oktober 2017 ini direncanakan akan sudah selesai dirilis prosedur operasi dan regulasi standard umum yang terkait dengan penyimpanan data konsumen, sertifikasi untuk keselamatan data konsumen, serta perumusan regulasi untuk kejahatan siber (cybercrime).

Disamping itu tak kalah pentingnya adalah program untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap kejahatan yang mungkin terjadi pada dunia maya melalui edukasi konsumen dan pelaku usaha tentang pentingnya peran masing-masing dalam menjaga keamanan transaksi elektronik.

Dalam memperkuat keamanan siber ini, pada roadmap ini juga merencanakan pengembangan model sistem pengawasan nasional dalam transaksi e-Commerce. Sehingga diharapkan pada Januari 2018 telah dapat tercipta transaksi e-Commerce yang telah menggunakan model sistem pengawasan nasional serta sistem TI dan pengawasan keamanan atas kegiatan transaksi elektronik yang terintegrasi.

Aspek #8 Pembentukan Manajemen Pelaksana Peta Jalan

Last but not least, aspek penting yang direncanakan dalam roadmap ini adalah siapa yang akan mengawal pelaksanaan roadmap ini. Tanpa mekanisme pengawalan yang baik, maka kemungkinan kegagalan akan sangat besar, mengingat inisiatif yang perlu dilakukan ini sangat luas dan mencakup banyak pemangku kepentingan.

Adapun keluaran yang direncanakan dalam program pembentukan manajemen pelaksana roadmap e-Commerce ini adalah sebagai berikut:

  • Penyediaan anggaran untuk mendukung kegiatan Komite Pengarah, Tim Pelaksana, dan Manajemen Pelaksana pelaksanaan roadmap e-Commerce 2017-2019
  • Standard biaya dalam rangka pelaksanaan roamap e-Commerce 2017-2019
  • Keputusan menteri koordinator bidang Perekonomian tentang pembentukan manajemen pelaksana roadmap e-Commerce 2017-2019
  • Tenaga Ahli perseorangan dan/atau badan usaha manajemen pelaksana.

Diharapkan dengan perencanaan yang baik dan manajemen pelaksanaan perencanaan yang kuat maka tujuan yang diharapkan dari adanya peraturan presiden ini dapat terwujud. Yaitu untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi nasional berbasis elektronik sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional dapat terwujud.

(Baca juga: Sudah Perencanaan lalu Apa?)

Mungkinkah Perpres ini dapat menjaga agar bangsa kita dapat mengambil sebanyak mungkin manfaat dari perkembangan ekonomi dan teknologi dunia ini sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional? Bukan hanya terus-terusan menjadi peserta semata, tapi juga menjadi salah satu pemimpin. Bukan hanya di kota-kota besar, tapi juga menjangkau sampai daerah tertinggal, terpencil dan terluar? Bukan hanya dapat dinikmati oleh pelaku usaha yang besar, tapi juga  pelaku usaha yang kecil dan menengah? Semoga. [af/manajemen-ti]