Monopoli Microsoft

Manajemen-ti.com – Kalau kita bertanya sistem operasi apa yang paling populer dan banyak digunakan di PC desktop atau laptop seluruh dunia, maka jawabannya  adalah Microsoft Windows. Menurut netmarketshare, Microsoft Windows dengan berbagai versinya benar-benar menunjukkan dominMicrosoft Market Shareasinya di dunia (lihat grafik disamping untuk status April 2017). Demikian juga untuk software produktifitas perkantoran, maka tak dapat dipungkiri produk-produk Microsoft juga merajai. Pada artikel ini kita akan membahas bagaimana raksasa software besutan multi bilyuner Bill Gates ini menguasai pasar Eropa terutama pada sektor publiknya. Penguasaan pasar yang sampai pada tingkatan menimbulkan risiko-risiko yang membahayakan. Bagaimana sebenarnya kondisinya, dan bagaimana negara-negara Eropa mencoba untuk mengatasinya?

Diperkirakan bahwa Microsoft mendapatkan sekitar 2 milyar euro di Eropa setiap tahunnya. Itu baru dari bisnisnya pada sektor publik saja. Pada 2012 European Commission (EC) merilis sebuah laporan yang menyatakan bahwa sektor publik Eropa mengalami kerugian setidaknya senilai  1,1 milyar euro akibat ketergantungan proses bisnisnya pada para penyedia layanan Teknologi Informasi (TI).

Investigate Europe (IE), sebuah tim multinasional yang beranggotakan 9 jurnalis, menginvestigasi ketergantungan pemerintahan negara-negara Eropa khusus pada Microsoft. Investigasi tersebut dilakukan selama 3 bulan dan meliputi pemeriksaan fakta-fakta yang ekstensif dan serangkaian wawancara dengan berbagai ahli di berbagai penjuru benua biru tersebut.

Hasilnya telah dimuat secara mendalam pada sejumlah media Eropa, seperti Der Tagesspiegel (Jerman), Il Fatto Quotidiano (Italia), Publico (Portugal), serta yang terbaru di Computer Weekly yang berbahasa Inggris.

Terkait dengan laporan ekstensif tersebut, Microsoft sejauh ini belum memberikan respon apapun untuk menanggapi atau mengklarifikasi isi laporan tersebut. Sebaga sebuahi bisnis, harapan mereka tentunya adalah ketergantungan ini akan terus berlanjut menguat, tapi temuan-temuan IE merupakan hal  serius yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena dapat berdampak pada jutaan warga Eropa.

Apa sebenarnya permasalahan yang terjadi?

Menurut laporan Computer Weekly, Sistem-sistem TI yang digunakan di pemerintahan negara-negara Eropa sebagian besar menggunakan platform software dan sistem operasi Microsoft. Sistem-sistem tersebut sejauh ini dinilai cukup handal, mudah dipahami dan familiar bagi sebagian besar orang. Namun demikian, betapapun, hal ini juga berarti bahwa publik Eropa telah mempercayakan pengelolaan dan keamanan data-datanya (termasuk data pajak, rekam medis, dll) kepada sebuah perusahaan asing dan dengan menggunakan format file yang proprietary.

Format file proprietary yang dihasilkan oleh software Microsoft tersebut menimbulkan permasalahan kompatibilitas dengan sistem-sistem lainnya yang akhirnya memaksa seluruh departemen dan lembaga terkait untuk juga menggunakan produk Micrsofot pula untuk memastikan kemudahan komunikasi dan berbagi file. Monopoli ini membuat para pengambil keputusan di berbagai instansi kesulitan untuk mencari alternatif penyedia lain untuk digunakan pada organisasi yang dipimpinnya.

IE lebih lanjut mengemukakan bahwa luar biasanya penggunaan software dan sistem operasi Microsoft ini memiliki empat konsekuensi utama yang perlu mendapat perhatian serius sebagai berikut:

  • Biaya yang tinggi dan sulitnya secara teknis untul melakukan pengembangan sistem-sistem yang digunakan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan yang ada.
  • Persaingan yang tidak sehat dan pelanggaran terhadap aturan pengadaan yang berlaku di negara-negara Eropa.
  • Semakin kuatnya posisi tawar serta pengaruh politis bagi Microsoft akibat ketergantungan personal dan antar lembaga seiring dengan penetrasi pasar yang semakin dalam ke sekolah-sekolah dan universitas.
  • Risiko keamanan. Kondisi ini membuat sistem-sistem TI pemerintah berikut data yang dikelolanya terpapar risiko yang tinggi baik secara tekonologi maupun politis.

(Baca juga: Rekomendasi untuk Strategi Manajemen Risiko dan Keamanan Informasi Anda)

Permasalahan terbesar dari kondisi ini adalah bahwa Eropa sedang berjalan diatas teknologi yang tidak dapat mereka kontrol. Dapat dikatakan bahwa Eropa saat ini sedang berada di bawah sebuah foreign killswitch. Sebuah kondisi yang tidak mungkin mereka akan terima jika terjadi pada infrastruktur di luar TI.

Lemahnya kontrol pemerintah pada atas bagian-bagian penting dari operasional mereka ini membuat negara-negara Eropa bergantung pada kebijakan perusahaan dan pemerintah Asing. Hal ini karena Microsoft adalah perusahaan Amerika Serikat, sehingga ia akan tunduk pada hukum Amerika. Sehingga ini jelas merupakan kerentanan keamanan yang berbahaya mengingat banyaknya bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah Amerika telah menggunakan software Microsoft untuk mengakses data milik pemerintah-pemerintah Eropa dan warga negaranya.

Kasus Edward Snowden di 2013 membuka informasi terkait program surveilance yang dilakukan oleh pemerintah Amerika melalui NSA menunjukkan bagaimana pemerintah Amerika mengeksploitasi software Microsoft dan lainnya untuk kepentingan nasionalnya. Kamphuis, salah seorang ahli security yang diwawancarai oleh TheNextweb menyatakan bahwa software Microsoft itu sebenarnya memang dirancang tidak aman demi menyediakan akses bagi pemerintah Amerika Serikat ketika dibutuhkan.

Hal ini tidak hanya menyulitkan Eropa untuk menghentikan upaya mata-mata Amerika, tapi juga meninggalkan kerentanan keamanan bagi siapa saja yang tahu cara untuk mengeksploitasinya. Baru-baru ini Microsoft menyatakan bahwa mereka telah memperbaiki kerawanan-kerawanan pada sistem operasi mereka tersebut.

(Baca juga: Revolusi Ransomware)

Walaupun Microsoft terus berusaha untuk menutup celah-celah keamanan yang terdapat padar produknya, tapi insiden keamanan terkait produk Microsoft tersebut masih terjadi di berbagai penjuru Eropa. Seperti misalnya laporan yang dirilis pada 2011 oleh BSI, lembaga pemerintah Jerman yang mengurusi keamanan informasi,  menyatakan bahwa separuh dari serangan yang terjadi pada sistem TI Eropa terjadi melalui dokumen-dokumen Microsoft yang terinfeksi (misalnya malware yang menyusup pada dokumen docx).

Memang ketergantungan pada sistem proprietary ini tidak hanya kepada Microsoft saja. Hanya saja ketergantungan perusahaan besutan Bill Gates ini adalah yang terbesar dan paling mencolok dibandingkan dengan perusahaan lainnya.

Permasalahan ini sudah berlangsung lama

Sebenarnya permasalahan ini bukan hal baru, ia telah berlangsung setidaknya selama 20 tahun terakhir. Para ahli juga sudah menyampaikannya sejak lama, namun kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Baru setelah kejadian-kejadian yang berlaku belakangan seperti kasus Snowden, dll maka semua pihak menjadi seperti terbangun dari tidur panjangnya. Karena mereka melihat langsung betapa ketergantungan tersebut menyebabkan ketidak amanan, biaya yang tinggi, persaingan yang tidak sehat dan lain-lain yang telah disampaikan para ahli jauh sebelumnya.

Kamphuis menambahkan bahwa permasalahan-permasalahan ini telah diketahui setidaknya sejak 2001. Sebuah laporan tentang spionase asing pada publik dan bisnis Eropa saat itu telah dengan jelas menunjukkan bahwa membangun infrastruktur TI di atas teknologi proprietary asing adalah benar-benar sebuah ide buruk. Apabila publik dan para politisi mau mendengar dan mengikuti peringatan dari para ahli waktu itu maka permasalahan ini akan sudah dapat dipecahkan 15 tahun yang lalu.

Betapapun, Uni Eropa bukannya tanpa perlawanan. Uni Eropa pernah menjatuhkan denda pada Microsoft karena mengeksploitasi posisi pasarnya. Pada 2009 Uni Eropa dan Microsoft telah melakukan sebuah perjanjian anti monopoli yang kemudian dilanggar oleh raksasa software dunia tersebut sehingga EU menjatuhkan denda senilai total 1,7 milyar euro.

Walaupun terlihat jumlah denda yang sangat besar, tapi sebenarnya itu harga yang relatif murah mengingat pelanggaran yang telah ia lakukan di Eropa selama lebih dari 20 tahun. Audoin Consultant mengestimasi bahwa sedikitnya Microsoft telah menghasilkan pemasukan 2 milyar euro hanya dari sektor publik di Eropa pada periode 2015-2016. Hal ini berarti bahwa denda yang dijatuhkan oleh Uni Eropa bahkan masih kalah besar dibandingkan dengan apa yang dibayar oleh masyarakat Eropa kepada raksasa software dunia itu selama satahun.

Pentingnya memegang kendali atas keamanan TI ini telah semakin disadari oleh berbagai pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan besar seperti Facebook, Amazon, dan Google semuanya beroperasi di atas software open source. Sehingga hal ini memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk membuat solusi-solusi khusus dan pengamanan tambahan padanya.

Cina juga telah mulai bersiap untuk berpindah dari Microsoft ke open source. Setelah kejadian Snowden, pemerintah Cina telah mulai melakukan inisiatif “de-windowising” dengan menciptakan sebuah sistem operasi open source baru bernama Neokylin. Perpindahan sepenuhnya dijadwalkan akan selesai pada 2020. Namun perkembangan belakangan membuat Cina akan mempercepat implementasinya terutama untuk sektor-sektor yang paling sensitif seperti militer, pemerintahan dan finansial.

Apa yang menghambat Eropa untuk berpindah ke Open Source?

Microsoft yang telah lama bercokol di sektor publik Eropa tentunya akan melakukan segalanya untuk mempertahankan posisinya. Diantaranya adalah dengan melakukan sosialisasi dan pemberian Microsoft Office ke sekolah-sekolah dan universitas secara gratis. Sehingga diharapkan ketergantungan kepada Microsoft ini akan berlanjut ke generasi Eropa selanjutnya.

Ketergantungan terhadap produk-produk Microsoft ini menurut Kamphuis juga disebabkan karena kurang aktifnya politisi Eropa serta tekanan dari Microsoft dan Pemerintah AS ketika ada institusi yang mau berpindah ke Open Source.

Computer Weekly lebih lanjut menyatakan bahwa berpindah dari Microsoft ke Open Source membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Perpindahan tersebut akan menimbulkan biaya yang besar untuk melakukan serangkaian sosialisasi dan pelatihan untuk mengajari orang-orang dalam mengoperasikan sistem yang baru. Disamping itu organisasi masih perlu mengeluarkan biaya untuk dukungan pemeliharaan atas sistem yang baru tersebut. Tapi, betapapun, kepentingan jangka panjang haruslah lebih dikedepankan dibandingkan dengan biaya awal yang harus dikeluarkan untuk perpindahan tersebut.

(Baca juga: Pentingnya Tata Kelola Penggunaan Open Source)

Departemen pertahanan Italia mulai mengadopsi  LibreOffice pada 2015, dan bermaksud untuk meninggalkan Microsoft dari 100 ribu mesin yang dimilikinya di 2020. Pemerintah Inggris juga telah membuat langkah penting untuk melonggarkan cengkraman Microsoft pada warga negara-negara Eropa dengan mewajibkan seluruh institusi publik di Inggris harus mempublikasi segala sesuatu dalam format yang terbuka. Hal ini berarti warga Inggris tidak lagi harus membeli lisensi untuk program-program proprietary untuk mendapatkan informasi dari pemerintahnya sendiri, sebagaimana terjadi pada hampir semua negara-negara Eropa.

Sebagian institusi dan pemerintahan daerah di Eropa telah lebih dulu dibandingkan dengan Italia dan Inggris dalam mengurangi ketergantungannya kepada Microsoft dengan berpindah ke Open Source. Namun demikian institusi-institusi tersebut dikabarkan masih terus mendapatkan tekanan untuk tetap menggunakan Microsoft dalam operasional organisasinya.

(Baca juga: Tata Kelola Open Source)

Mengambil Keputusan

Kesadaran akan dampak negatif dari monopoli yang dilakukan oleh Microsoft pada sektor publik Eropa terus menunjukkan peningkatan dan mungkin akan terus menguat seiring dengan rilis hasil investigasi yang dilakukan oleh IE. Maka Eropa sepertinya semakin dekat dengan pengambilan keputusan besar terkait kerja samanya selama ini dengna Microsoft.

Dengan model bisnis yang digunakan Microsoft saat ini, sulit rasanya untuk memahami mengapa pemerintah harus terus bersama dengan raksasa software dari Amerika tersebut, dan meninggalkan opsi yang lebih aman dan murah untuk sistem-sistem TI nya. Kamphuis lebih lanjut menegaskan bahwa sulit untuk mendapatkan bukti bahwa dengan menggunakan software dan sistem operasi Microsoft maka layanan-layanan akan menjadi semakin produktif.

“Apa yang dilakukan dengan aplikasi word processor, misalnya, tidaklah berubah secara fundamental sejak 15 sampai 20 tahun yang lalu. Fitur-fitur yang banyak digunakan orang pada umumnya adalah fitur-fitur dasar belaka. Hal ini berarti tuntutan untuk terus menerus upgrade software dan juga tuntutan kebutuhan hardware yang semakin canggih menjadi kurang bermakna, mengingat bahwa fungsi word processor tidaklah berubah sedemikian banyak. Betapapun, memang dari sinilah perusahaan-perusahaan berbasis PC seperti Microsoft bisa menjadi benar-benar kaya raya”, lanjut Kamphuis.

Bagi Pemerintah menggunakan software office berbasis open source seharusnya sudah lebih mudah. Penyiapan SDM yang akan menggunakannya telah mulai dilakukan. Sehingga satu-satunya yang kurang adalah kemauan yang kuat untuk berpindah ke Open Source dengan meninggalkan ketergantungan pada Microsoft yang telah bersama selama berpuluh tahun.

Kamphuis menambahkan bahwa perubahan perlu datang dari atas ke bawah, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan institusi-institusi lainnya. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Perancis dan Munich, bahwa jika perubahan ke open source mau dibuat permanen dan bertahan lama, maka tuntutan perlu datang dari pemerintahan pusat dan dengan dukungan yang luas. Kalau tidak maka perpindahan menuju sistem TI yang lebih murah dan aman ini akan berpotensi besar mengalami kegagalan. [af/thenextweb/picture:onefunsite]